Manado, DetikManado.com – Ormas Barisan Masyarakat Adat Sulawesi Utara (Barmas) mempertanyakan transparansi terkait dengan pembagian bantuan Sembako yang diberikan oleh Pemkab Minut di desa Mapanget, Kecamatan Talawaan.
Ketua Divisi Pengawasan dan Investigasi Barmas Sulut Deddy Loing kepada DetikManado.com, Rabu (27/05/2020) menuturkan saat pembagian sembako dari pemerintah yang lalu ada warga yang menerima hanya berupa beras saja tanpa bahan yang lain dan kualitas berasnya sangat buruk.
“Itupun karena warga tersebut yang bertanya langsung kepada salah satu perangkat desa apakah dia penerima sembako atau tidak. Artinya kalau tidak ditanya berarti tidak menerima,” ungkap Loing.
Terkait hal tersebut, pihaknya berharap Hukum Tua bisa berlaku bijak terhadap warganya sehingga tidak ada kecurigaan-kecurigaan yang muncul.
“Ini masalah kemanusiaan dan jangan pernah main-main dengan hak rakyat, hukumannya minimal seumur hidup” tegasnya.
Sementara itu, Hukum Tua desa Mapanget Kecamatan Talawaan, Frederick Sumakud mengatakan telah menyalurkan bantuan Sembako sebanyak 3 kali yaitu tahap pertama 124 paket, tahap kedua 120 paket, yang ketiga 150 paket sehingga total berjumlah 444 paket.
“Dengan jumlah penduduk desa Mapanget yang berjumlah 3.776 KK otomatis tidak tercover semua,” beber Sumakud.
Terkait dengan keluhan salah seorang warga mengenai pembagian bantuan beras tidak layak, Sumakud mengatakan sudah mengkonfirmasi bahwa beras tersebut merupakan bantuan kebijakan dari seorang perangkat desa dan kualitasnya bagus.
“Karena memang jatah bantuan untuk warga yang di perumahan sangat sedikit hanya sekitar 7 paket,” jelasnya.
Menurutnya, dari 120 paket untuk 21 jaga di desa Mapanget kalau akan dibagikan tidak mencukupi sementara yang diusulkan berjumlah 824 KK yang layak menerima karena bantuan dari Pemkab Minut bertahap.
“Bantuan pangan dari pemerintah kami berikan secara bertahap dan satu waktu akan sesuai dengan standarnya dan mari kita fokus pada pemutusan rantai Covid-19 ini,” tandas Sumakud.(ml)
