Cegah Klaster Pilkada, Pengamat Unsrat Ingatkan Pemerintah Pusat, KPUD dan Bawaslu

  • Whatsapp
Akademisi Unsrat Manado Ferry Daud Liando.

Manado,DetikManado-  Akademisi Unsrat Manado Ferry Daud Liando mengatakan pemerintah pusat, KPUD dan Bawaslu harus memastikan bahwa pilkada 2020 harus bebas penularan Covid-19.

Dia mengatakan, jika publik tidak diyakinkan atau tidak dijamin kesehatannya maka potensi masyarakat untuk tidak terlibat dalam pemilihan bisa saja terjadi.

Bacaan Lainnya

“Bisa saja mereka takut atau khawatir, perlu ada tindakan pencegahan agar golput tidak terjadi,” tutur Liando, Senin (11/10/2020).

Tambahnya, meski pemilih yang menyatakan golput tidak juga dikatakan salah, karena sikap politik itu dijamin konstitusi.

“Memilih atau tidak memilih adalah hak konstitusional setiap warga negara, namun kesalahan jika ada pihak yang lain mengajak orang untuk golput,” jelas Liando.

Dia mengatakan, memilih atau tidak memilih adalah kesadaran masing-masing warga negara, bukan diminta, disuruh atau dipaksa oleh orang lain di negara yang kualitas demokrasinya sudah bagus. Golput terjadi karena ketidak percayaan seseroang terhadap sistim pemilu ataupun aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Entah itu calon ataupun penyelenggara.

“Jika tak ada satu calon yang memberikan jaminan untuk memperjuangkan kepentingan pemilih, maka pemilih itu cenderung tak akan menggunakan hak nya untuk memilih,” ungkapnya.

Liando menambahkan, pemilih golput sering disebabkan pula oleh trauma. Warga pernah memberikan suara pada pemilu sebelumnya, namun calon yang dipilih tak pernah mewujudkan janji-janji mereka sampai periode kepemimpinan berakhir.

“Penyelenggara yang kerap berbuat curang kerap melahirkan catatan buruk bagi pemilih, sebagian besar dari mereka tak bersedia lagi datang ke TPS untuk memilih, karena khawatir suaranya akan hilang atau jatuh pada yang tidak berhak.

“Jadi sepanjang tidak didikte, diintervensi atau tidak dipaksa pihak lain maka tak ada yang perlu disalahkan atas pihak yg tidak menyatakan suaranya pada pencoblosan nanti,” ujarnya.

Jika tidak memilih karena bentuk sikap politik dan kesadaran pribadi, maka sikap itu harus dihormati oleh siapapun, namun jika mengharapkan angka partispasi tinggi, maka perlu ada jaminan keselamatan bagi pemilih di masa pandemi Covid-19 ini. (tr-01)

Komentar Facebook
Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *