Gelar Konferensi Pers, Ini Sikap Aliansi Mahasiswa Tolak Omnibus Law Minahasa

Konferensi Pers Aliansi Perjuangan Rakyat (Aparat) Cabut Omnibus Law (Cabul) di Gedung Rektorat Unima Tondano, Minahasa, Sulut, Selasa (20/10/2020). (Foto: DetikManado.com/Richard Fangohoi)

Tondano, DetikManado.com – Sejumlah perwakilan Aliansi Perjuangan Rakyat (Aparat) Cabut Omnibus Law (Cabul) menggelar Konferensi Pers, Selasa (20/10/2020) di Gedung Rektorat Unima Tondano, Minahasa, Sulut.

Dalam konferensi pers itu, mereka menyampaikan sejumlah poin mulai dari aksi yang dilakukan dan janji DPRD Minahasa. Pada aksi yang dilaksanakan Aparat Cabul pada tanggal 7 Oktober 2020 terjadi dugaan tindakan represifitas dari aparat kepolisian. Sementara itu, aksi kedua yang dilaksanakan pada 13 Oktober 2020, massa aksi diterima perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa, Denni Kalangi dan disepakati surat pernyataan.

Bacaan Lainnya

Surat pernyataan itu berisikan Kalangi akan menghadikan seluruh anggota DPRD Minahasa terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2020.

“Dengan ini, kesepakatan yang dibuat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Minahasa itu hanyalah wacana belaka ataupun janji semata,” ujar mereka melalui siaran pers yang diterima DetikManado.com, Rabu (21/10/2020).

Mereka juga menyoroti dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).

“Di sini, pernyataan yang disampaikan Pemkab Minahasa tidak berdasarkan kajian yang ilmiah, bahkan seakan-akan mengikuti arus dalih Pemerintah Pusat,” sebut mereka.

Perwakilan yang terdiri organisasi intra maupun ekstra kampus itu pun menyampaikan sikap di antaranya, menegaskan kepada khalayak umum bahwa aksi atau penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan Aparat Cabul sama sekali tidak membuat kekacauan dan merusak fasilitas umum.

Komentar Facebook

Pos terkait