MANADO, DetikManado.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara, Senin (25/02/2019), bertempat di Auditorium Mapalus Kantor Gubernur, menggelar Rapat Koordinasi daerah dalam rangka pemantapan penyelenggaraan pemilu serentak pada 17 April 2019 mendatang.
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, dalam sambutannya mengajak semua lapisan masyarakat untuk menyukseskan pesta demokrasi Pemilihan Umum serentak.
Pemilu Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, merupakan salah satu program prioritas Pemprov tahun 2019.
“Mari kita bersinergi mensukseskan Pemilu serentak dengan berperan aktif mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi pelaku aktif dalam proses tersebut. Seluruh masyarakat dapat memberikan hak pilihnya dan penyelenggaraan Pemilu di Sulawesi Utara berjalan secara taat asas dan taat aturan,” tutur Gubernur Olly.
Menurut Olly, peningkatan kualitas Pemilu dan kualitas demokrasi harus didukung oleh semua oleh stakeholder pembangunan, demi kemajuan daerah dan bangsa ke arah yang lebih baik.
“Kebersamaan kita pada momen ini merupakan perwujudan komitmen untuk memberikan dukungan terhadap proses pembangunan demokrasi dengan penuh tanggung jawab,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Kapolda Sulut Irjen Pol Dr. R. Sigid Tri Hardjanto, SH, MSi, memaparkan beberapa potensi ancaman yang akan muncul dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.
Menurut Kapolda, ancaman utama yang dihadapi adalah ancaman teror.
“Mudah-mudahan ini tidak terjadi, dan aparat keamanan khususnya polisi bisa mengatasinya,” ujar Kapolda.
Selain terror, yang menjadi atensi pihak keamanan soal penyebaran hoax.
“Ini yang harus kita waspadai bersama, yang bisa merusak persatuan dan kesatuan di Sulut. Tujuan semburan kebohongan untuk menciptakan keresahan yang membuat masyarakat bingung,” jelas Sigid.
Potensi ancaman lainya, yaitu waspada black campaign, aparat penyelenggataan pemilu yang tidak profesional, politik uang atau serangan fajar serta keterlambatan logistik pemilu.
“Kita semua harus mempersiapkan diri, semuanya bisa bersinergi, dan kita TNI Polri sudah membuat komitmen kita netral. Semua stake holder wajib bersinergi, pelaksanaan Pemilu pada semua tahapan harus aman,” tegas Kapolda.
Rakorda penyelenggaraan Pemilu 2019, turut dihadiri Kajati Sulut Roskanedi, MH, Kasdam XIII/Merdeka Brigjen TNI Fajar Setyawan, Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, bupati, walikota, KPU, Bawaslu, BPKP serta para Camat dan Kepala Desa se Sulut. (*/red)
