MANADO, DetikManado.com – Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Dr. R. Sigid Tri Hardjanto, SH, MSi bersama Pangdam XIII/Medreka Mayjen TNI Tiopan Aritonang, memimpin Apel Gelar Pasukan dalam rangka pengamanan Pemilu 2019, di lapangan KONI Sario Manado, Jumat (22/3/3019).
Pada kesempatan tersebut Kapolda Sulut membacakan amanat Menkopolhukam RI, Jenderal (purn) Wiranto.
Menurut Menkopolhukam, Pemilu serentak kali ini akan menjadi warisan kebanggaan sekaligus menjadi sorotan dunia internasional terkait apakah Bangsa Indonesia mampu melaksanakan konsolidasi politik dengan demokratis dan berintegritas dalam rangka memilih pemimpin nasionalnya.
“Sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi ini sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Tidak saja anggota partai politik dan masyarakat yang dituntut untuk taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang ada, akan tetapi juga pihak penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang obyektif dan transparan,” kutip Kapolda.
Pemilu Serentak Tahun 2019 merupakan kesempatan berharga bagi rakyat Indonesia untuk memilih calon anggota legislatif yang akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan sekaligus sarana untuk memilih pemimpin nasional guna mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia.
Kapolda mengatakan, terkait penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 masih terdapat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dimungkinkan akan menghambat kelancaran penyelenggaraannya.
“Kita ketahui bersama bahwa Bawaslu dan Polri telah mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu, yang merupakan pemetaan terhadap kerawanan-kerawanan yang diprediksi akan timbul dalam penyelenggaraan Pemilu disetiap daerah,” ucapnya.
Pemetaan kerawanan ini meliputi sisi penyelenggaraan dan sisi keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh stake holders terkait untuk segera mengenali, menemukan dan menetralisir serta mengatasi hambatan-hambatan tersebut,” katanya.
TNI-Polri selaku institusi yang bertanggungjawab langsung terhadap pengamanan jalannya Pemilu Serentak tahun 2019, apabila menemukan adanya kerawanan dan hambatan tersebut harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai dengan Prosedur Tetap dan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya Pemilu Serentak Tahun 2019.
Dalam tahapan Pemilu Serentak tahun 2019 ini muncul berbagai kerawanan seperti menyebarnya berita bohong atau hoax dan meningkatnya politik identitas disamping kerawanan-kerawanan lainnya.
Berita-berita hoax atau berita bohong yang disampaikan terutama melalui media sosial tentunya memiliki tujuan politis yaitu dipakai sebagai alat untuk menyingkirkan lawan politik sehingga menyebabkan demokrasi menjadi tidak sehat dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Demikian pula halnya dengan semakin menguatnya politik identitas menggunakan isu-isu SARA, telah menjadi salah satu strategi bagi pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab dalam memenangkan konstelasi Pemilu, sehingga menyebabkan disintegrasi bangsa dan hilangnya rasionalitas dalam menentukan pilihan politiknya.
“Pada hari ini kita berkumpul bersama menggelar apel kesiapan TNI-Polri dan komponen bangsa lainnya dalam mengamankan Pemilu Serentak Tahun 2019. Kegiatan apel ini dilaksanakan secara serentak dan massif di seluruh wilayah Indonesia baik itu di tingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota dengan melibatkan prajurit TNI-Polri dan komponen masyarakat lainnya,” ujar Kapolda.
Jumlah kekuatan prajurit TNI-Polri yang dilibatkan dalam pengamanan Pemilu Serentak Tahun 2019 adalah sebanyak 453.133 orang didukung dengan Alutsista sesuai potensi kerawanan yang ada.
“Hal ini kita laksanakan semata-mata menunjukkan bahwa negara dengan didukung oleh rakyatnya sangat serius dan bertanggungjawab agar gelaran pesta demokrasi bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti guna memilih calon legislatif dan pemimpin nasional yang berintegritas,” ucap Kapolda.
Menkopolhukam melalui Kapolda berharap kepada seluruh prajurit TNI-Polri dan komponen masyarakat yang dilibatkan agar melaksanakan tugas ini dengan penuh dedikasi dan rasa tanggungjawab.
“Karena bagi Prajurit Bhayangkari Negara tugas adalah kehormatan yang tidak ternilai harganya. Dalam melaksanakan tugas pengamanan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, agar seluruh prajurit TNI-Polri yang terlibat mempedomani seluruh prosedur tetap yang berlaku sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan senantiasa terukur sesuai aturan hukum,” pesannya.
Ia juga berharap TNI-Polri bersama dengan penyelenggara Pemilu dan seluruh komponen masyarakat bisa mewujudkan sinergitas agar setiap permasalahan yang muncul di lapangan dapat dihadapi, dikoordinasikan dan dipecahkan bersama.
Apel Gelar Pasukan ini juga dihadiri oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey bersama segenap Pejabat Forkopimda Sulut lainnya. (**/red)
