Mahasiswa Papua di Sulut Serukan Tolak Rasisme

  • Whatsapp
Mahasiswa papua yang berada di Manado, Sulut, saat menggelar pertemuan.

Manado, DetikManado.com- Ketidakadilan terhadap proses hukum kasus -kasus rasisme di Indonesia, menimbulkan kekecewaan mendalam bagi masyarakat Papua. Demikian pula yang menjadi sorotan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Konsulat.

Sebagai media nasional rakyat Papua Barat, mereka mengeluarkan sikap kepada pemerintah Indonesia, khususnya kepada Presiden Joko Widodo pada pertemuan yang digelar di asrama mahasiswa Papua Cendrawasih V, Senin (8/6/2020) pagi pukul 10.00 Wita.

Bacaan Lainnya

Dalam rilis itu, mereka meminta Presiden segera membebaskan semua tahanan politik korban rasisme di seluruh Indonesia tanpa syarat. Mereka juga menolak upaya kriminalisasi terhadap tapol korban rasisme dengan stikma makar dan menggiring ke pidana hukum yang berat.

“Dengan tegas kami sampaikan kepada Presiden Indonesia bahwa, sesuai dengan arahan Dewan Komite HAM PBB untuk membebaskan seluruh tahanan di belahan dunia akibat pandemi Covid-19,” ungkap penanggungjawab Solidaritas Anti Rasisme Mahasiswa dan Rakyat Papua di Sulut, Hiskia Meage.

Dia mengatakan, Indonesia adalah salah satu Negara mengalami pandemi Covid-19 sehingga segera bebaskan semua tapol korban rasisme Papua tanpa syarat.

Mereka juga mendesak kepada Kejaksan Tinggi Papua untuk menghentikan diskriminasi terhadap 7 tapol korban rasisme di Balikpapan dengan mengiring ke kasus makar sebab mereka adalah murni korban rasisme.

“Kami menilai bahwa, tuntutan yang diberikan terhadap 7 tapol terdakwa dalam tuntutan 5-17 tahun penjara merupakan diskriminasi terhadap 7 tapol,” ujarnya.

Hal itu karena tidak sesuai fakta persidangan yang terjadi di Balikpapan. Mereka dengan tegas menolak segala macam bentuk diskriminasi rasis dalam apapun.

Mereka mendesak kepada Presiden Kolonial Indonesia Joko Widodo untuk segera mengusut tuntas pelaku rasisme dan menolak Tim 100 yang telah dibentuk oleh elit-elit Papua untuk kepentingan perpanjangan Otsus, pemekaran dan lain-lain.

“Kami mendukung Koalisi Advokad guna mendampingi proses hukum 7 tapol rasisme di Balikpapan,” tandasnya.

Dia juga menyatakan, KNPB Konsulat Indonesia bersama mahasiswa dan masyarakat Papua di Sulut menuntut dengan tegas kepada Pemprov Papua dan Papua Barat agar melanjutkan lock down di seluruh tanah air West Papua sampai pademi Covid-19 ini berakhir. (joe)

Komentar Facebook
Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *