Tahuna, DetikManado.com – Potensi perikanan yang melimpah di Kecamatan Tatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (Sulut) ternyata belum berbanding lurus dengan kesejahteraan nelayannya. Hingga kini, para nelayan tradisional di wilayah tersebut masih terjebak dalam masalah klasik: ketidakpastian pasar pasca-panen.
Persoalan ini mencuat dalam kegiatan Sosialisasi dan Penandatanganan Ikrar Kemitraan Kepala Desa/Lurah Pesisir (Coastal 500) untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 14 di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Senin (30/3/2026).
Apner Mananggel, yang mewakili Kapitalau (Kepala Desa) Kampung Mahengetang, mengungkapkan bahwa melimpahnya hasil laut seringkali justru menjadi beban bagi nelayan karena minimnya akses pemasaran.
”Masalah perikanan di Sangihe adalah ketika selesai melakukan penangkapan, kami bingung menjual atau memasarkan hasil tangkapan itu ke mana,” ujar Apner di hadapan jajaran Pemkab Sangihe dan perwakilan Rare Indonesia.
Mendesak Penguatan Infrastruktur dan Konservasi
Selain akses pasar, masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe untuk meningkatkan kapasitas penampungan ikan di Dagho. Penguatan infrastruktur ini dinilai krusial agar mampu menyerap hasil tangkapan nelayan lokal secara maksimal.
Tak hanya sektor ekonomi, Apner juga menyoroti beratnya beban pemerintah desa dalam menjaga kawasan konservasi. Selama ini, pengawasan dilakukan secara mandiri oleh warga desa dengan keterbatasan dana.
”Untuk menganggarkan kontribusi bagi orang yang mau melakukan pengawasan konservasi itu sangat sulit. Kami memohon kepada Dinas Kelautan dan Bapelitbangda untuk berperan aktif memberikan solusi alternatif yang tepat,” ujarnya.
Respon Cepat Pemerintah: Fasilitasi ‘Zoom’ dengan Kementerian
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Bappelitbang Daerah Kabupaten Sangihe, Ronald Izaak menyatakan kesiapannya untuk menjembatani aspirasi nelayan Tatoareng ke tingkat pusat. Mengingat adanya keterbatasan anggaran daerah, koordinasi langsung dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi langkah strategis.
Ronald pun menginstruksikan Dinas Perikanan untuk segera melakukan pendataan kebutuhan di lapangan.
”Tolong kepala dinas didata, nanti akan disiapkan jaringan berupa Starlink di sana agar difasilitasi untuk melaksanakan zoom bersama pihak kementerian,” tegas Ronald.
Langkah ini diharapkan dapat membuka jalan bagi masuknya investasi dan perbaikan sistem pemasaran, sehingga alat tangkap tradisional yang digunakan masyarakat tetap mampu menopang ekonomi keluarga secara berkelanjutan.
Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Bupati Kepulauan Sangihe beserta jajaran, 77 Kepala Desa, 13 Lurah, dan 14 Camat dari seluruh wilayah pesisir Kepulauan Sangihe. (yos)
