Penjelasan Flora Pricilla Kalalo Terkait Sanksi Disiplin Sedang dari Kemendikbudristek

Dr Flora Pricilla Kalalo SH MH. (Foto: dokumentasi pribadi)

Manado, DetikManado.com – Senat Akademik Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado telah menetapkan 4 dari 5 bakal calon Rektor Unsrat yang mendaftar. Ada satu nama yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan digugurkan yakni Dr Flora Pricilla Kalalo SH MH.

“Yang bersangkutan tidak memenuhi syarat karena tengah menjalani sanksi disiplin sedang,” ungkap Ketua Senat Akademik Unsrat Prof Dr Paulus Kindangen SE SU MA didampingi Sekretaris Senat Akademik Unsrat Prof Jimmy Posangi dan Humas Unsrat Dr Max Rembang kepada sejumlah wartawan, Selasa (15/11/2022).

Dengan demikian, hanya 4 nama yang ditetapkan sebagai bakal calon Rektor Unsrat Periode 2022-2026. Mereka adalah Dekan Fakultas Teknik Prof Dr Fabian Manoppo MAgr, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Prof Dr Octovian A Sompie MEng, Ketua LPPM Unsrat Prof Dr Jefrey Kindangen DEA dan Wakil Rektor I Bidang Akademik Prof Dr Ir Grevo Soleman Gerung MSc.

Lantas apa tanggapan Flora Pricilla Kalalo terkait alasan sanski disiplin sedang yang diterima sehingga membuatnya dianulir sebagai bakal calon Rektor Unsrat?

“Saya perlu jelaskan kembali bahwa Pilrek Unsrat digelar April 2022 lalu. Pada rekam jejak para calon rektor di Pilrek itu terdapat satu calon tidak bisa ikut dalam proses pemilihan, maka diadakan pemilhan ulang,” papar Flora Pricilla Kalalo, Selasa (15/11/2022).

Dalam ketentuannya, semua bakal calon Rektor Unsrat mendaftar kembali sejak awal. Dia juga ikut dalam proses pendaftaran ulang tersebut.

Dia memaparkan, menjelang proses Pilrek itu, dia diberikan sanksi hukuman disipilin sedang oleh Kemendikbudristek. Sanksi disiplin sedang itu kemudian menjadi alasan bagi panitia untuk mengikutsertakannya dalam tahapan Pilrek selanjutnya.

“Namun panitiia tidak memperhatikan. Negara kita punya perlindungan hukum untuk warganya. Dibantu dan dilindungi oleh UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” papar Dekan Fakultas Hukum Unsrat Periode 2018-2022 ini.

Dia memaparkan, dalam UU Nomor 30 tahun 2014 pasal 77 disebutkan bahwa yang mendapatkan sanksi diberikan kesempatan untuk melakukan keberatan administratif.

“Masih dalam proses yah, kita belum lihat substabsi benar atau salah sanksi itu. Kita belum sampai di situ,” ujarnya.

Komentar Facebook