160 dibaca

Pertanyakan Hak Tanah Lahan Bandara dan Sawit, Perwakilan 8 Desa di Bolmong Datangi Kantor Gubernur

  • Whatsapp

MANADO, DetikManado.com – Sekitar 15 orang perwakilan masyarakat dari 8 desa di Kabupaten Bolang Mongondow mendatangi kantor Gubernur Propinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut), rabu (08/05/19) siang, untuk mempertanyakan kepada Pemprov atas nasib tanah mereka yang terancam kehilangan sumber kehidupan akibat perampasan tanah (sengketa agraria) untuk pembangunan bandara dan lahan kelapa sawit.

Kedetangan mereka diterima oleh Staf Ahli Gubernur Sulut, Christian Talumepa. Para perwakilan dari masyarakat kabupaten Bolang Mongondow tersebut menyampaikan aspirasi mereka, diantaranya status hak atas tanah mereka dan hak hidup karena kehidupan masyarakat bergantung atas tanah tersebut.

Salah satu perwakilan warga, Ado Hana Bawukes, dari desa Lalow Kecamatan Lolak, mengatakan bahwa mereka sudah menempati lahan tersebut sudah beberapa keturunan bahkan dari jaman belanda mereka sudah menetap di tanah tersebut sebagai penggarap lahan.

“Kami menutut hak tanah kami dari tahun 1999, namun sampai detik ini tidak ada jawaban dari Pemerintah Kabupaten Bolang Mongondow (Pemkab Bolmong), bahkan bukan diberikan kepada masyarakat malah dibuat untuk pembangunan bandara,” pungkas Hana kepada DetikManado.com.

Senada dengan itu, Frans Edward Sohelai, warga desa Baturapa Kecamatan Lolak, yang lahannya diambil untuk penanaman sawit oleh PT. Kasih Karunia Indah, sangat mengharapkan Pemprov agar turun dan melihat langsung keadaan masyarakat di Bolmong.

“Ada 2000 lebih kepala keluarga yang bergantung hidup atas tanah tersebut yang hari ini dirampas oleh sawit, dan tindakan pemerintah untuk mengeluarkan mereka belum ada sampai saat ini, kami mendesak Pemprov karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tutur Frans.

Menanggapi tuntutan tersebut, Staf Ahli Gubernur Christian Talumepa, mengatakan akan menampung semua aspirasi masyarakat dari 8 desa di Bolmong, kemudian akan disampaikan dalam bentuk surat kepada Gubernur.

“Kami akan mencoba mempelajari dokumen – dokumen dari masyarakat ini bersama dengan Tim Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan akan melihat faktor di lapangan sehingga bisa di carikan solusi apakah di Resdistribusi atau Relokasi itu nanti berkembang dilapangan ketika melihat kondisi disana.” ujar Christian.

Lanjutnya, bahwa sangat disayangkan jika tidak diselesaikan dengan baik karena akan mempengaruhi indeks angka kemiskinan di Sulut, padahal program OD – SK adalah penanggulangan kemiskinan di tiap daerah dan salah satu bentuknya adalah dengan penyelasaian – penyelesaian perkara tanah agar masyarakat mendapat hak – hak atas tanah mereka sesuai dengan program Nawacita dari Presiden Jokowi.

Perlu di ketahui, 8 desa di Kabupaten Bolmong yang lahannya digunakan untuk pembuatan bandara dan juga sebagai lahan kelapa sawit adalah desa Tiberias, Lalow, Baturapa I, Baturapa II, Cempaka, Ayong, Babo, Bolangat Timur, Bolangat induk. (Mikhael)

Komentar Facebook
Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *