Rapat Pansus LKPJ, DPRD Soroti Kinerja Dikda Sulut

Rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut Tahun Anggaran 2019.

Manado,DetikManado.com – DPRD Provinsi melaksanakan Rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut Tahun Anggaran 2019, Selasa (21/04/2020).

Dikatakan Ketua Pansus Rocky Wowor, pembahasan pertama bersama Sekprov Sulut mengatakan pembahasan akan dipacu hingga hari Jumat mendatang.

Bacaan Lainnya

“Kami juga tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis di akhir pembahasan nanti dan akan melakukan kunjungan lapangan,” ujar Wowor.

Dia juga menyoroti kinerja Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Sulut yang paling banyak mendapat interupsi dalam rapat tersebut. Karena terkait pendidikan Sulut yang berada di urutan 31 dari 34 provinsi di Indonesia.

“Juga sebagian program kegiatan yang tidak dianggarkan di tahun 2019 namun dalam laporan tertata serta beasiswa yang semakin menurun anggarannya,” beber Wowor.

Sementara itu, Sekretaris Pansus LKPJ Netty Agnes Pantow dan anggota Pansus Fabian Kaloh menyoroti masalah akreditasi sekolah, pembangunan kelas baru, hingga beasiswa.

“Jajaran Dikda Sulut yang membantu kepala dinas agar memberikan data yang benar,” tegas Pantow.

Sehingga dalam rapat dengar pendapat seperti ini kadis tidak menanggung kekeliruan dari bawahannya. Walaupun sebenarnya harus diperiksa lebih dahulu laporannya.

“Jangan sampai kadis jadi babak belur di sini,” tutup Pantow.

Turut hadir Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulur Edwin Silangen, sejumlah Asisten Gubernur, Kepala Dinas, Kepala Biro, serta Badan di lingkup Pemprov Sulut. (ml)

Komentar Facebook

Pos terkait