Terkait Laporan Aktivis, Max Siso: Silahkan Cek Fatwanya di Biro Hukum

  • Whatsapp
Max Lau Siso, Staf Khusus Gubernur Bidang Kesbangpol.

Manado,DetikManado.com-Laporan aktivis KIBAR (komunitas Independen Bersama Asas Rakyat), di Polda Sulut terkait kebenaran dari Fatwa MA atas tidak dilantiknya Elly Lasut sebagai Bupati Talaud ditanggapi Max Lau Siso, Staf Khusus Gubernur Bidang Kesbangpol.

“Silahkan mereka buktikan kalau itu tidak benar.Gubernur telah menindaklanjuti keputusan DPRD, sebagai kewajiban konstitusi menindaklanjuti pengumuman KPU kemudian disampaikan ke Mendagri,”ujarnya, Senin (02/08/2019) siang.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, membahas masalah ini diakuinya harus mundur lagi, pasalnya sudah berada pada posisi gubernur meminta fatwa ke MA. “Ketika diajukan ke Mendagri timbul polemik karena mempersoalkan SK gubernur, hambatan bagi beliau adalah apabila tidak diselesaikan. Baginya melantik seseorang yang bermasalah, sedang menunggu 2 undang-undang, yang pertama UU Tipikor dan kedua UU tentang Pemberantasan KKN,” bebernya.

Lanjutnya, mungkin publik akan bertanya kenapa tidak dicegah dari KPU, karena dirinya mengaku membaca di media massa ada yang mengatakan sudah ada jaksa yang memeriksa dokumen. “Masa jaksa dilibatkan memeriksa dokumen? Tidak demikian mekanismenya,” tuturnya.

Dia juga mengatakan, waktu itu memang ada yang mempersoalkan SK pemberhentian Elly Lasut pada 24 Juli 2014.”Meskipun sudah memiliki kesimpulan atas kajian tim hukumnya, namun Gubernur tidak mau melaksanakannya. Karena di ruang publik terjadi perdebatan,dan pada akhirnya beliau meminta fatwa ke MA yaitu pendapat hukum Mahkamah Agung,” jelasnya.

Siso juga mempersilahkan untuk mengecek fisiknya di Biro Hukum, karena hal tersebut sesuai dengan aturan tidak bisa dipublikasikan.”Saya mengutip fatwanya yang mengatakan oleh karena Elly Lasut telah melakukan upaya hukum tetap yang luar biasa di tahun 2012, telah berkekuatan hukum tetap,dimana Elly Lasut dinyatakan bersalah. Keputusan ini sudah selaras dengan putusan kasasi yang menolak gugatan Elly Lasut. Apa itu keputusan kasasi? Yaitu gugatan untuk memperdebatkan SK 131 yang memberhentikan PK tahun 2014,” katanya.

Lebih lanjut, dia menambahkan jika penjelasan dari pihaknya dianggap berbohong,dirinya mempersilahkan untuk membuktikannya. “Sekali lagi saya katakan yang mengatakan ‘tidak benar’ adalah Mahkamah Agung sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa,” pungkasnya.(ml)

Komentar Facebook
Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *