Buka Rakor SMK, Femmy Suluh Bicara 3 Arah Kebijakan DAK Fisik Pendidikan

Kepala Dinas Dikda Sulut Dr Femmy Suluh MSi didampingi Sekretaris Dinas Dikda Sulut, Jefry Runtuwene SE MSi dan Kepala Bidang Pembinaan SMK, Vecky Pangkerego SPd MPd saat menyematkan tanda peserta, Senin (31/7/2023), di Hotel Gran Puri Manado. (Foto: Yoseph Ikanubun/DetikManado.com)

Manado, DetikManado.com – Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulut Dr Femmy Suluh MSi membuka secara resmi Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler SMK Tahap I Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2023. Kegiatan ini digelar, di Hotel Grand Puri Manado, 31 Juli – 2 Agustus 2023.

Dalam sambutannya, Femmy Suluh mengatakan, pelaksanaan kegiatan itu merupakan salah satu tugas penting dan strategis untuk DAK tahap 1. Untuk tahap 1 ada Rp27 miliar, sedangkan yang baru menandatangani SP2D sebanyak Rp6,8 miliar atau 25,3 persen. Total DAK tahun ini sebesar Rp109 miliar.

Bacaan Lainnya

“Ini relatif lebih baik dari tahun lalu, tapi progress masih kecil. Masih ada 20 miliar, batas waktu akhir Agustus,” ujarnya, Senin (31/7/2023).

Femmy Suluh mengatakan, DAK sangat membantu daerah untuk dukungan sarana prasana, hal ini termasuk dalam 3 arah kebijakan DAK fisik pendidikan. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas SDM melalui akses dan mutu layanan.

“Yang kedua adalah membantu menuntaskan sarana dan prasarana yang belum difasilitasi oleh APBD, dan ketiga membantu proses belajar mengajar yang berkualitas,” ujarnya didampingi Sekretaris Dinas Dikda Sulut, Jefry Runtuwene SE MSi dan Kepala Bidang Pembinaan SMK, Vecky Pangkerego SPd MPd.

Rakor dan Evaluasi pelaksanaan DAK Fisik Reguler SMK Tahap I Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2023 ini dihadiri Kepala Cabang Dinas Dikda, pelaksana, konsultan perencanaan, konsultan pengawas dan PPK dan para Kepala SMK penerima DAK 2023.

Kepala Dinas Dikda Sulut Dr Femmy Suluh MSi didampingi Sekretaris Dinas Dikda Sulut, Jefry Runtuwene SE MSi dan Kepala Bidang Pembinaan SMK, Vecky Pangkerego SPd MPd foto bersama para peserta Rakor dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Fisik SMK Tahap 1, Senin (31/7/2023), di Hotel Gran Puri Manado. (Foto: Yoseph Ikanubun/DetikManado.com)

“Anggaran yang sudah diterima jangan sampai tidak dimanfaatkan dengan baik. Jika SPJ terlambat maka anggaran tidak bisa ditransfer ke daerah, dan ini menjadi beban APBD,” ujar Femmy Suluh yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulut ini.

Dia mengatakan, jika dana itu tidak ditransfer ke kas daerah, maka daerah akan rugi dobel. Karena yang pertama dana tidak masuk ke daerah, dan daerah harus siapkan dana sebesar itu.

“Ini pelajaran berharga tahun lalu, usahakan tidak terulang tahun ini. Jangan di ujung saling menyalahkan,” ujarnya.

Femmy Sulut yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut ini mengatakan, perlu beberapa treatmen untuk mempercepat, ada perbaikan dalam percepatan proses. Untuk itu perlu ada kerjasama semua pihak.

“Penyedia, PPKom, dan sekolah harus bekerjasama dengan baik. Yang dikedepankan adalah kepentingan daerah. Bukan saya akan dapat berapa. Berkat akan menyertai, tapi bukan dusu-dusu (kejar-kejar),” ujarnya mengingatkan.

Dia kembali mengingatkan semua pihak yang terkait agar bisa membuktikan diri menjadi bagian dari proses untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai kontrak. Jangan sudah jadi gedung, perpustakaan, tapi tidak dipakai. Apalagi sampai ada bangunan mangkrak.

“Harus dipikirkan apa outcome-nya, untuk menunjang proses belajar mengajar dan meningkatkan mutu pendidikan,” ujarnya.

Usai memberikan sambutan, Femmy Suluh menyematkan tanda peserta kegiatan kepada para perwakilan kepala sekolah, pelaksana dan Kacabdin Dikda. (Yoseph Ikanubun)


Pos terkait