Kotamobagu, DetikManado.com – Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Daerah (TP2ED), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara, Senin (23/2/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara itu turut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, para bupati dan wali kota se-Sulut, Kepala Perwakilan BI Sulut, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara–Gorontalo, serta jajaran KDEKS.
Forum strategis ini bertujuan memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, perluasan akses keuangan masyarakat, serta penguatan ekonomi dan keuangan syariah di daerah.
Rendy Mangkat menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kotamobagu untuk terus mendukung kebijakan strategis yang berorientasi pada stabilitas harga dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi dinamika dan tantangan ekonomi saat ini. Pemerintah daerah dituntut adaptif, inovatif, dan responsif dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Rendy.
Pada rangkaian kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kesepahaman ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kerja sama fiskal, meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah secara transparan dan akuntabel.
Menurut Rendy, melalui MoU tersebut diharapkan terbangun sistem koordinasi yang lebih solid antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, pengendalian inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
(Dayat)
