Polemik Pelantikan Kepsek Juga Terjadi di SMAN 2 Tondano

  • Whatsapp
Sejumlah Kepala Sekolah dan Pengawas foto bersama pejabat Pemprov Sulut usai sertijab Jumat (10/01/2020).

Manado, DetikManado.com – Satu demi satu persoalan terkait pelantikan kepala SMA dan SMK serta Pengawas Sekolah di Sulut mulai terungkap. Kali ini terjadi di SMAN 2 Tondano.

Saat Wagub Steven Kandouw melantik 65 Kepala SMA dan SMK di aula Mapalus, Selasa (07/01/2020), nama Kepala SMAN 2 Tondano Dra Henny Purasa MPd tidak termasuk dalam daftar yang dilantik ataupun dimutasi. Artinya Purasa tetap pada posisinya.

Bacaan Lainnya

Anehnya saat pelaksanaan serah terima jabatan (sertijab), Jumat (10/01/2020), ternyata Purasa sudah tidak lagi menjabat Kepala SMAN 2 Tondano. Dia digantikan oleh Imelda Monic SPd sebagai Pelaksana Tugas (Plt), melalui Nota Dinas Kepala Dinas Dikda Sulut dr Grace L Punuh MKes.

Purasa saat dikonfirmasi, Senin (13/01/2020), membenarkan kejadian itu. “Saya diberhentikan sebagai Kepala SMAN 2 Tondano, dan kini menjadi Pengawas Sekolah,” ungkap Purasa.

Dia mengatakan, ini sudah kali kedua dirinya dipermainkan terkait dengan posisi sebagai kepala sekolah. Pasalnya pada Maret 2019 silam, Purasa yang menjabat Kepala SMAN 1 Tondano dilantik sebagai Kepala SMAN 2 Manado menggantikan Djefry Ombong SPd.

Sementara Ombong menjabat Kepala SMAN 1 Tondano. Namun hanya berselang 3 hari, Purasa kembali digantikan oleh Ombong memimpin SMAN 2 Manado. Purasa dimutasikan ke SMAN 2 Tondano. “Ini sudah kali kedua saya dipermainkan. Waktu lalu saya memilih diam, tapi kali ini tidak,” tegasnya.

Purasa mengatakan, hingga saat ini dia masih mengantongi SK Gubernur sebagai Kepala SMAN 2 Tondano, sementara Plt Kepala SMAN 2 Tondano memegang Nota Dinas Kepala Dinas Dikbud.

Terkait pengangkatannya sebagai Pengawas Sekolah, dia mengatakan, seharusnya Dinas Dikda melakukan kajian yang matang terkait syarat-syarat sebagai Pengawas Sekolah. “Harus mengikuti Calon Pengawas atau Cawas terlebih dulu. Juga terkait usia yang maksimal 55 tahun,” ujarnya.

Purasa mengungkapkan, hingga saat ini dia belum mengikuti Cawas sebagai syarat menjadi Pengawas Sekolah, yang berimplikasi pada tunjangan sertifikasinya. “Hal ini yang seharusnya diperhatikan oleh Dinas Dikda,” papar Purasa.

Kepala Dinas Dikda Sulut melalui Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Merlinda Mamesah SPd saat dikonfirmasi mengatakan, terkait roling pejabat merupakan kebijakan pimpinan. “Kami hanya mengusulkan, sedangkan yang menentukan adalah pimpinan,” ujarnya.

Terkait syarat menjadi Pengawas Sekolah, Mamesah mengakui batas usia maksmal 55 tahun. Meski demikian, dia mengatakan, masih ada kemungkinan regulasi terkait usia Pengawas Sekolah diubah. “Sedangkan yang belum mengikuti Cawas, Dinas Dikda merencanakan akan mengadakan penguatan Cawas,” ujarnya. (joe/ml)

Komentar Facebook
Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *