Sertifikat, atau Kartu Kompetensi Wartawan?

Yoseph E Ikanubun

Oleh: Yoseph E Ikanubun*

SEBAGAI profesi, jurnalis harus memenuhi sejumlah syarat khusus yang kemudian bisa membedakannya dari sebuah pekerjaan. Dua di antara syarat itu adalah memiliki Kode Etik, dan Standar Kompetensi.

Bacaan Lainnya

Dewan Pers, sebagai pemegang amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, kemudian mengeluarkan peraturannya terkait syarat yang kedua ini.

Dasar Pelaksanaan:

Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan. Yang kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/XII/2017 tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Peraturan itu diperbaharui kembali di penghujung tahun 2018 melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Lembaga Penguji

Terkait Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan, diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Pada Bagian G: Lembaga Uji Kompetensi Wartawan

  1. Lembaga yang dapat melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan adalah:
  2. Perguruan tinggi yang memiliki program studi komunikasi jurnalistik
  3. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan
  4. Perusahaan Pers
  5. Organisasi Wartawan
  6. Lembaga sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, untuk dapat ditetapkan dan disertifikasi sebagai Lembaga Uji Kompetensi Wartawan harus memenuhi ketentuan dan syarat sebagaimana diatur terpisah dalam Peraturan dan/atau Keputusan Dewan Pers yang memuat terkait:

b. Kriteria dan tata cara menetapkan Organisasi Wartawan sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW), untuk Organisasi Wartawan.   

AJI Indonesia Sebagai Lembaga Penguji SKW

Syarat sebuah Organisasi Wartawan bisa menjadi Lembaga Penguji SKW diatur dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/I/2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Organisasi Wartawan Sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan.

Sedikitnya ada 10 kriteria organisasi wartawan itu bisa menjadi lembaga penguji kompetensi, antara lain memenuhi standar sebagai Orgasisasi Wartawan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 7/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 04/SK-DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Wartawan Sebagai Peraturan Dewan Pers.

Mengacu pada aturan ini, ada 3 organisasi wartawan yang bisa menjadi lembaga penguji, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), AJI, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

Beberapa bulan sejak berlakunya Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan, AJI ditetapkan sebagai Lembaga Penguji SKW, tepatnya pada 9 September 2011. Dalam setiap perubahan Peraturan Dewan Pers terkait SKW, AJI juga ikut melakukan pembenahan baik dari materi maupun metodenya, sehingga sampai saat ini AJI tetap memenuhi syarat sebagai salah satu Lembaga Penguji SKW.

Komentar Facebook

Pos terkait