Manado, DetikManado.com – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulut dan Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) mengadakan audiensi dalam rangka membahas rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pembinaan hukum dan pelayanan hukum, Kamis (19/02/2026).
Audiensi yang berlangsung di Kanwil Kemenkum Sulut dihadiri Kepala Kanwil Kemenkum Sulut Hendrik Pagiling, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Marsono, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Apri Listiyanto, serta jajaran pejabat struktural lainnya.
Kedatangan Rektor UKIT Sandra Korua disambut secara langsung oleh Hendrik Kagiling dan jajarannya.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas penguatan sinergi kelembagaan melalui kerja sama strategis antara pemerintah dan perguruan tinggi, khususnya dalam pembinaan hukum dan pelayanan hukum.
Hendrik Pagiling menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah konkret untuk memperluas jangkauan program hukum kepada masyarakat dan kalangan akademik.
“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menghadirkan program pembinaan dan pelayanan hukum yang berdampak langsung bagi masyarakat dan civitas akademika,” ujar Hendrik.
Ruang lingkup kerja sama yang direncanakan meliputi pembinaan hukum kepada masyarakat dan civitas akademika, peningkatan kesadaran hukum, pelaksanaan penyuluhan hukum, serta optimalisasi pelayanan hukum, termasuk pelayanan Kekayaan Intelektual di lingkungan perguruan tinggi.
Sementara itu, Sandra Korua menyambut baik rencana tersebut dan menegaskan kesiapan pihak kampus untuk bersinergi.
“Kami siap mendukung dan berkolaborasi dalam program pembinaan hukum serta pelayanan hukum, termasuk penguatan kesadaran hukum di lingkungan kampus,” ungkap Sandra.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Sulut akan menyiapkan draft Perjanjian Kerja Sama untuk dibahas secara teknis bersama pihak universitas guna percepatan penandatanganan dan implementasi program secara berkelanjutan.
Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran perguruan tinggi sebagai mitra pemerintah dalam membangun budaya sadar hukum di Sulut. (yos)
